tujuan usaha mikro

Tujuan Ekonomi Mikro

Salah satu tujuan ekonomi mikro ialah menganalisis pasar beserta mekanismenya yang membentuk harga relatif kepada produk dan jasa, dan alokasi dari sumber terbatas diantara banyak penggunaan alternatif. Ekonomi mikro menganalisa kegagalan pasar, yaitu saat pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien, serta menjelaskan banyak sekali kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna.

Bidang-bidang penelitian yang penting dalam ekonomi mikro, mencakup pembahasan mengenai keseimbangan umum (general equilibrium), keadaan pasar dalam isu asimetris, pilihan dalam situasi ketidakpastian, serta banyak sekali aplikasi ekonomi dari teori permainan. Juga menerima perhatian ialah pembahasan mengenai elastisitas produk dalam sistem pasar.

Cakupan yang  dibahas terkait dengan:

• Proses terjadinya Pendapatan Nasional suatu negara, atau tempat tertentu, pedoman acara ekonomi dari para pelaku ekonomi dalam masyarakat atau suatu negara atau suatu daerah.

• Berbagai cara perhitungan Pendapatn Nasional.

• Proses pendistribusian Pendapatan Nasional pada seluruh Stakeholder (suatu pihak yang pribadi atau tidak pribadi berkepentingan) dalam acara ekonomi atau terkena dampak acara ekonomi dalam masyarakat. 
• Termasuk dalam kajian ini, ialah peranan pemerintah disektor ekonomi adakalanya sangat mayoritas dalam mewujudkan tujuan kebijakan ekonominya, melalui instrumen yang dipakai untuk mewujudkannya.
• Bagi negara berkembang menyerupai Indonesia, perlu mengkaji tujuan-tujuan kebijakan ekonomi yang ingin dicapai, beserta konsep pembangunan untuk mewujudkannya.

Unit-unit Ekonomi Makro meliputi: 1) Rumah tangga atau keluarga, yang berfungsi sebagai: konsumen, sebagai penabung atau penghutang, penyedia SDM baik sebagai pekerja atau sebagai bibit wirausaha/entrepreneur. 2) Dunia usaha, yang mencakup para produsen, distributor, maupun Lembaga Keuangan, baik perbankan maupun non perbankan, seperti: pasar modal, koperasi simpan pinjam, forum asuransi, forum leasing, dan lainnya. 3) Pemerintah yang kiprahnya ditentukan oleh sistem ekonomi yang diikuti negara tersebut. Dalam sistem ekonomi Liberal misalnya, pemerintah mempunyai tugas terbatas dalam perekonomian. Kerap kali hanya berperan dalam ekonomi, sebagai penanggulangan gejolak ekonomi, atau konjungtur ekonomi.
 

Sifat campur tangan pemerintah bersifat anti cyclis. Dalam kondisi normal, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam perekonomian. Namun hal tersebut bersifat teoritis. Artinya dalam ekonomi Liberal pun pemerintah semakin banyak ikut campur tangan dalam perekonomian. Dalam sistem ekonomi Pancasila, pemerintah ikut secara aktif mengatur perekonomian. Pemerintah mengatur melalui banyak sekali undang-undang, disamping sebagai pelaku kebijakan. 

Sebagai teladan ada:

• UU RI No. 5 Tahun 1999 wacana Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang disahkan tanggal 15 Maret 1999 yang berlaku 1 tahun kemudian.
• UU RI No. 30 Tahun 2000 wacana Rahasia Dagang
• UU RI No. 31 Tahun 2000 wacana Desain Industri
• UU RI No. 14 Tahun 2001 wacana Hak Paten
• UU RI No. 19 Tahun 2002 wacana Hak Cipta
• UU RI No. 8 Tahun 1999 wacana Perlindungan Konsumen dst.

Secara pribadi negara campur tangan dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD. Peran BUMD dalam UU RI No. 19 Tahun 2003, disebutkan:

• Mendorong pertumbuhan ekonomi,
• Mengejar keuntungan,
• Melakukan perintisan usaha,
• Melakukan Public Service Obligation (PSO), dan
• Mendorong perjuangan mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dalam perekonomian Indonesia, Koperasi diperlukan berperan penting.

Untuk memperoleh citra garis besar perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia, perlu mengenal problematik yang dihadapi, yang pada umumnya hampir sama, namun ada kekhususan problematik yang mendesak untuk dipecahkan, atau berbeda urutan urgensinya. Sebagai citra problem Ekonomi Makro yang dihadapi Indonesia, dari waktu ke waktu yang tidak pernah selesai, diantaranya ialah problem:

• Problem kemiskinan
• Lambatnya pertumbuhan ekonomi
• Pengangguran yang besar
• Pemerataan pendapatan
• Hutang luar negeri dan dalam negeri yang besar
• Inflasi yang relatif masih tinggi
• Ketergantungan ekonomi pada luar negeri yang semakin besar
• Masalah infrastruktur yang masih sangat terbatas
• Masalah APBN dan
• Masalah lingkungan hidup, termasuk didalamnya dilema global warming.

Contoh permasalahan ekonomi mikro contohnya dilema harga pasar, dilema komoditas tertentu dan segala hal yang berkaitan dengan adegan kecil perekonomian. Untuk membahas dn mengatasi permasalahan tersebut, memerlukan pemahaman dasar, konsep-konsep ekonomi makro, maupun teori-teorinya. Disamping itu penting sekali siapapun yang mengkaji ekonomi makro mempunyai data perekonomian yang sedang berlangsung dari waktu ke waktu, biar ilmu yang diperoleh bukan sekedar ilmu yang tidak bisa dipakai dalam dunia yang nyata.